Jasa Konsultasi Pajak – DJP atau Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada wajib pajak yang namanya tercantum dalam daftar nominatif, yang sering disebut sebagai hasil dari pemeriksaan kepatuhan formal. Jika Anda merasa bingung mengapa nama Anda masuk dalam STP, konsultan pajak dapat memberikan konsultasi dan bantuan dalam menyelesaikan masalah ini. Mereka tidak hanya memberikan saran tetapi juga membantu menangani berbagai urusan perpajakan Anda.

Baca juga: Peran Penting Pajak dalam Jasa Freight Forwarding di Era Perdagangan Modern

Peraturan terkait STP diatur dalam SE-05/PJ/2022, yang mencakup wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu untuk dimasukkan dalam penerbitan STP. Wajib pajak yang terdaftar dalam daftar nominatif untuk penerbitan STP biasanya mengalami kekurangan atau tidak membayar PPh (Pajak Penghasilan) karena kesalahan perhitungan atau penyampaian.

Sanksi administratif seperti bunga dan denda dikenakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam berbagai pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), seperti Pasal 7, Pasal 14 ayat 4, Pasal 25 ayat 9, dan Pasal 27 ayat 5D, serta pasal lain yang relevan.

Pemeriksaan kepatuhan formal dilakukan oleh otoritas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang bertanggung jawab atas pengawasan dan administrasi semua wajib pajak. Proses pemeriksaan melibatkan analisis data, validasi informasi, dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban formal perpajakan oleh wajib pajak.

Selain daftar nominatif untuk STP, SE-05/PJ/2022 juga mengatur tentang daftar nominatif lainnya, termasuk:

• Daftar nominatif wajib pajak yang diterbitkan surat himbauan, yang berisi saran untuk wajib pajak untuk memperbaiki laporan pajak, memenuhi kewajiban angsuran pajak, dan kewajiban formal lainnya.
• Daftar nominatif wajib pajak yang direkomendasikan untuk pemeriksaan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Wajib pajak dalam daftar ini memiliki peredaran usaha atau pendapatan bruto tertentu, namun belum melaporkan bisnis mereka sebagai PKP.
• Daftar nominatif wajib pajak yang diterbitkan surat teguran, yang berisi wajib pajak yang belum melaporkan pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
• Daftar nominatif wajib pajak yang direkomendasikan untuk perubahan administrasi fasilitas atau layanan perpajakan, seperti pembatalan fasilitas atau perubahan layanan sesuai dengan kebijakan perundang-undangan pajak.

Dalam melakukan pemeriksaan kepatuhan formal, DJP tidak hanya melakukan analisis data dan validasi, tetapi juga melakukan pemantauan rutin terhadap laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. Jika Anda menghadapi permasalahan terkait STP, konsultan pajak dapat membantu Anda menjalani prosedur ini dengan lebih lancar dan memastikan bahwa hak-hak Anda sebagai wajib pajak terlindungi dengan baik.

Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 082180008086 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.