Wealth management, banking and finance concept


Konsultan Pajak – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipungut dari kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya pemilik properti, pemahaman mengenai dasar pengenaan PBB menjadi hal yang penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam kewajiban perpajakan. Artikel ini akan mengulas secara ringkas namun menyeluruh tentang elemen-elemen utama yang menjadi dasar pengenaan PBB, yaitu NJOP, NJOPTKP, dan NJKP.

Baca juga: Pahami Waktu yang Tepat Gunakan Kurs untuk Hitung PPN Jasa Luar Negeri agar Tak Salah Langkah

Apa Itu NJOP?

Dasar utama dalam penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga pasar rata-rata dari tanah dan bangunan dalam satu wilayah tertentu yang menjadi acuan untuk menetapkan besaran pajak terutang. NJOP ditentukan setiap tahun oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan masukan dari kepala daerah setempat, yakni bupati atau wali kota.

Penetapan NJOP tidak dilakukan sembarangan. Terdapat sejumlah faktor penentu yang disesuaikan dengan karakteristik objek pajaknya. Untuk tanah (bumi), beberapa aspek yang menjadi pertimbangan meliputi:

  • Letak atau lokasi tanah,
  • Pemanfaatan tanah (misalnya untuk pertanian, perumahan, atau komersial),
  • Peruntukannya sesuai tata ruang wilayah,
  • Kondisi lingkungan sekitar.

Sementara itu, untuk bangunan, NJOP didasarkan pada:

  • Bahan bangunan yang digunakan,
  • Teknik atau rekayasa konstruksi,
  • Lokasi bangunan,
  • Kondisi fisik bangunan itu sendiri.

Dengan kata lain, rumah yang terbuat dari beton bertingkat tentu akan memiliki NJOP berbeda dibandingkan bangunan semi permanen di lokasi yang sama.

Mengenal NJOPTKP dan Fungsinya

Selain NJOP, terdapat pula Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). NJOPTKP merupakan batas nilai jual objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Artinya, jika nilai NJOP dari suatu tanah atau bangunan tidak melebihi NJOPTKP, maka objek tersebut tidak dikenai PBB.

Besaran NJOPTKP ini tidak seragam di seluruh Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000, NJOPTKP di tiap kabupaten/kota ditetapkan maksimal sebesar Rp12.000.000,-. Penetapannya memperhatikan karakteristik ekonomi daerah masing-masing.

Beberapa ketentuan penting terkait NJOPTKP adalah:

  • Setiap wajib pajak hanya berhak memperoleh pengurangan NJOPTKP untuk satu objek pajak dalam satu tahun pajak.
  • Jika seseorang memiliki lebih dari satu objek pajak, maka pengurangan NJOPTKP hanya berlaku pada objek pajak dengan NJOP tertinggi, dan tidak dapat digabungkan antar objek.

NJKP: Nilai yang Dikenai Pajak

Setelah mengetahui NJOP dan dikurangi dengan NJOPTKP, barulah diperoleh Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). NJKP merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak atau assessment value.

NJKP adalah persentase dari NJOP yang sudah dikurangi NJOPTKP. Persentase ini juga telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang sama, dengan rincian sebagai berikut:

Untuk objek pajak sektor tertentu:

  • Perkebunan: 40% dari NJOP
  • Pertambangan: 40% dari NJOP
  • Kehutanan: 40% dari NJOP

Untuk objek pajak selain sektor di atas, seperti perumahan dan bangunan di kawasan perkotaan atau pedesaan:

  • Bila NJOP > Rp1.000.000.000, maka NJKP sebesar 40%
  • Bila NJOP < Rp1.000.000.000, maka NJKP sebesar 20%

Sebagai contoh, jika nilai NJOP tanah dan bangunan Anda adalah Rp800 juta, maka NJKP-nya adalah 20% dari Rp800 juta, yaitu Rp160 juta. Inilah nilai yang akan digunakan untuk menghitung besaran PBB yang harus Anda bayarkan.

Mengapa Penting Mengetahui Dasar Ini?

Banyak pemilik properti yang masih merasa bingung saat menerima tagihan PBB. Dengan memahami konsep dasar seperti NJOP, NJOPTKP, dan NJKP, maka proses perhitungan pajak tidak lagi terasa misterius. Bahkan, pemahaman ini dapat menjadi pegangan saat ingin mengajukan keberatan atas besaran PBB yang dianggap tidak sesuai.

Tak hanya itu, informasi ini juga bermanfaat bagi para pelaku usaha properti, investor, maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui potensi biaya pajak ketika membeli tanah atau bangunan.

Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 085183003742 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.

blog

Comments are disabled.