Jasa Konsultasi Pajak – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024, yang mengatur akses informasi pajak dan keuangan, baru saja diresmikan oleh pemerintah. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI). Sebagai wajib pajak, penting bagi Anda untuk memahami berbagai aspek perpajakan, meskipun mungkin Anda mengalami kesulitan dalam pengelolaannya. Untuk itu, Anda bisa mendapatkan bantuan dari konsultan pajak, yang dapat membantu mengelola kewajiban perpajakan Anda dengan lebih efektif.
Baca juga: Memahami Pajak pada Jasa Pialang, Apa yang Perlu Diketahui Investor dan Perusahaan
Mengapa Peraturan Baru Dikeluarkan?
Perubahan ketiga dari PMK 70/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yaitu PMK 47/2024, akan mulai berlaku pada 8 Juni 2024. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum kepada lembaga jasa keuangan (LJK), lembaga keuangan lainnya, dan entitas lain mengenai kewajiban mereka dalam penyampaian laporan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Selain itu, PMK 47/2024 juga bertujuan untuk memperkuat ketentuan anti-penghindaran pajak.
Ketentuan-Ketentuan dalam PMK 47/2024
PMK 47/2024 menetapkan beberapa ketentuan penting terkait pengelolaan informasi keuangan. Pasal 10A, misalnya, melarang lembaga keuangan pelapor untuk membantu pembuatan rekening baru bagi individu atau badan usaha yang tidak mengikuti prosedur identifikasi rekening keuangan yang ditetapkan. Larangan ini mencakup berbagai transaksi, seperti pembukaan rekening baru, penyetoran, penarikan, dan transfer dana.
Selain itu, Pasal 30A menegaskan bahwa tidak ada pihak yang dapat menghindari kewajiban untuk mendapatkan informasi keuangan pajak, termasuk lembaga keuangan, pimpinan dan/atau karyawan mereka, pemegang rekening, penyedia jasa, dan pihak-pihak lain. Jika terdapat pengaturan atau metode yang dirancang untuk menghindari kewajiban ini, pengaturan tersebut dianggap batal dan pihak-pihak yang terlibat tetap wajib mematuhi ketentuan PMK 47/2024.
Sanksi bagi Pelanggar
Apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan ini, Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan. Pihak-pihak terkait dilarang untuk memberikan informasi yang menyesatkan atau menyembunyikan informasi yang harus diserahkan kepada otoritas pajak. Jika ditemukan pelanggaran terhadap Pasal 9 dan/atau Pasal 10, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta klarifikasi dari lembaga keuangan, lembaga keuangan lainnya, dan/atau entitas lain.
Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan surat teguran tertulis jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi atau diklarifikasi dalam waktu 14 hari setelah permintaan. Jika teguran ini diabaikan, Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan jika dalam proses pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana perpajakan, maka tindakan hukum dapat diambil.
Implikasi bagi Wajib Pajak
PMK 47/2024 dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah penghindaran pajak. Peraturan ini memastikan bahwa data keuangan terkait dapat diakses untuk kepentingan perpajakan, dan memberikan landasan hukum yang kuat bagi otoritas pajak untuk menuntut pelanggar. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan penerapan hukum yang lebih ketat, pemerintah berharap dapat membangun sistem pajak yang lebih efisien dan adil.
Para pelaku industri keuangan didorong untuk mematuhi peraturan baru ini guna menghindari sanksi hukum yang berat. Bagi Anda yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan pajak setelah mengetahui berbagai informasi perpajakan, berkonsultasi dengan konsultan pajak adalah solusi terbaik. Konsultan pajak dapat memberikan bantuan profesional untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mengelola kewajiban pajak Anda dengan lebih efisien.
Apabila Anda sedang menghadapi beragam permasalahan terkait pajak, konsultan pajak kami hadir sebagai solusi terpercaya dan profesional untuk Anda. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak secara online yang dapat diakses melalui nomor kontak 082180008086 atau kunjungi halaman ini. Kami memahami pentingnya optimasi pembayaran pajak bagi bisnis Anda agar tidak memberatkan keuangan. Dengan bantuan konsultan pajak yang handal, Anda dapat memastikan bahwa urusan perpajakan bisnis Anda dikelola dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan berkonsultasi mengenai berbagai aspek perpajakan yang Anda hadapi. Kami siap membantu Anda mencapai kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik.